peraturan penggunaan bbm kendaraan dinas. CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang kedapatan menggunakan mobil dinas untuk mudik dapat dikenakan sanksi disiplin ringan, sedang, hingga berat. peraturan penggunaan bbm kendaraan dinas

06/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 111/PMK. gunaan kendaraan dinas operasional melalui Peraturan Bupati Siak No. 2. 33/2013 yang menjadi payung hukum LCGC, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bagaimana dan siapa yang memastikan konsumen menggunakan BBM nonsubsidiInpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi. com. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan standar barang dan standar kebutuhan kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi. com — Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mewajibkan semua kendaraan dinas di daerahnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Menurut Pengawas SPBU 74. Karena itu, anda tidak berhak mendapatkan uang pengganti transportasi apapun. Sebagai pilot project, ia mengimbau implementasi angkutan umum listrik bisa diterapkan di kota-kota besar atau yang tingkat. batas tertinggi pemberian BBM; d. terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional. Untuk melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai Penyalur BBM, BBG, dan LPG, menggunakan: a. Subdirektorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah IV. Sebab, kendaraan umum bertenaga listrik dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di samping bisa digunakan. Peraturan Desa 0; Statistik Pengunjung. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017. Perpres ini hanya merinci siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, namun tidak melarang jenis kendaraan tertentu untuk mengonsumsi premium. Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK. "Jadi kendaraan dinas mobil TNI-Polri sama gak boleh gunakan Pertalite termasuk mobil yang dimiliki BUMN," kata Erika. peminjaman mobil dinas; 3. PURBALINGGA, KOMPAS. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas. Demikian disampaikan Sekretariat Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (20/4/2012). (1) Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan untuk Kendaraan Dinas dan/atau alat berat yang merupakan milik Pemerintah daerah. 06/2015 Tahun 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. anggota TNI, anggota Polri, atau Pimpinan DPRD yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan. 16 Tahun 2012. Tak hanya itu, Djoko juga menilai bahwa kendaraan listrik sebagai angkutan umum juga berpotensi menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini harganya semakin tinggi. Pada tahun 2021, kebutuhan solar untuk produksi sebanyak 8,4. [3] Pasal 1 angka 4 dan 5 Permenkeu 76/2015. Sanksi tersebut seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang. (5) Di dalamnya diatur, kendaraan dinas tidak boleh memakai BBM bersubsidi, kecuali mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah. Tel: 021-386. 02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU. Permasalahannya; 1) Bagaimana kondisi kendaraan dinas yang bisa dihapus/disposal. Pasal 3 Jenis BBM yang diberikan kepada Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah BBM yang tidak mendapat. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022. Intinya, tegas Khofifah, selama bertugas boleh. esdm. TENTANG . (2) KDO perorangan/pridadi roda empat dan roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus di kenakan biaya sewa pakai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pemegang kendaraan dinas. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak yang diperlukan Kendaraan Dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar minyak berupa premium, pertalite dan solar. Kemudian, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM GU/TU. Dasar Hukum: Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. SATUAN BIAYA TAKSI DARI SUNGAILIAT KE BANDARA DAN PELABUHAN DALAM PULAU BANGKA - Jika menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya BBM berdasarkan bukti riil sesuai Standar Harga Satuan Regional Kabupaten. d. Jakarta -. Berikut isinya seperti dikutip, Jumat (24/4/2015). Pengaturan Kendaraan Dinas PNS & Pejabat. 2016/No. Tak ketinggalan, Adapun aturan soal pemasangan plat nomor kendaraan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor. 2013. Padahal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. . Jakarta (Pinmas) - Untuk menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) 40 juta kiloliter pada 2012 ini, pemerintah menempuh lima langkah. Satuan biaya pemeilharaan kendaraan tidak diperuntukkan bagi : a. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah menyusun aturan terbaru terkait ketentuan pembelian bahan bakar minyak (BBM). 11. Mayoritas karena peraturan perpajakan memberikan dorongan besar terhadap penggunaan kendaraan sebagai manfaat. Pada saat Peraturan. Perintah ini diberikan Jokowi usai mengumumkan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Pasal 9 (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, terdiri atas: a. 05/2012 (klik untuk mendownload) Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. pengelolaan dan pengendalian BBM. Bolaang Mongondow Selatan No. com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan pemakaian Kendaraan Dinas di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. 06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, perlu. CATATAN:. Hemat BBM, Pemprov keluarkan surat edaran. 05/2012, perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi; Untuk biaya yang timbul dari perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas tersebut (biaya bahan bakar minyak, dan biaya tol) dapat dibebankan kepada biaya perawatan kendaraan dinas (523112). Saat ini data kriteria yang berhak membeli Pertalite sudah di tangan. BAB DUA KEBIJAKAN DAERAH TENTANG PERATURAN KENDARAAN DINAS 1. No. 500 cc dan motor 250 cc tidak boleh beli Pertalite. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NomorLarangan penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja. Diperkirakan bahwa dua-pertiga dari total pegawai mengemudikan kendaraannya hingga ke luar kota, bahkan ada yang rumahnya berjarak lebih dari 100 mil (160 km) dari kota, sementara semua biayanya ditanggung oleh wajib. Kekurangan apabila menggunakan sistem sewa, yaitu neraca saldo pada aset tetap menjadi kecil karena tidak ada aset berupa kendaraan dinas. 06/2007, maka kendaraan bermotor yang tidak dapat digunakan karena rusak besar dan tidak bisa diperbaiki sudah selayaknya jika kendaraan seperti itu dihapuskan dari daftar BMN. Peraturan ini mengatur tentang pemakaian kendaraan dinas, pengelolaan penggunaan BBM untuk kendaraan dinas, dan pemeliharaan kendaraan dinas. Kemudian ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu untuk Kendaraan Dinas terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan. Anggaran kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) diperuntukkan bagi Jabatan Eselon I dan Eselon II. 7 tahun 2006, Peraturan Kementerian Keuangan No. Perubahan Bupati Nomor 188/81/KEP/412. berupa struk pembelian BBM sesuai jarak yang ditempuh pergi pulang dan CC kendaraan sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 13 tahun 2013. 3 tahun 2014, PP No. Aturan tersebut pun telah tertuang dalam. Perjanjian Sewa Menyewa a. (5) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Kendaraan Dinas yang digunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum. jumlah kendaraan angkutan sampah Dinas Lingkungan maka pengawasan terhadap kendaraan sampah secara manual. terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494); 4. Ini sifatnya wajib untuk semua mobil dinas menggunakan BBM non subsidi, mulai hari ini (Rabu, 15/5), tegasnya. Subjek. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). com - Beberapa waktu lalu sempat viral sebuah video di media sosial mengenai sebuah mobil dinas TNI tipe jeep berwarna hitam yang membeli BBM. penggunaan kendaraan Dinas di Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. com - Kendaraan dinas pemerintah ataupun BUMN seharusnya dilarang untuk mengisi BBM bersubsidi. Dipilihnya website MyPertamina pun bukan tanpa alasan. Tahun. Penggunaan/Pemakaian dan Peminjaman Kendaraan Dinas Untuk Rektor dan. 9 Standar Bahan Bakar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas tersebut sudah termasuk biaya bah an bakar, yang dihi. 113/PMK. KAS/ user. Pengguna angkutan umum lebih banyak daripada mobil dinas," ujar Djoko dalam pesan tertulisnya kepada Liputan6. Dibandingkan pengaturan pelaksanaan sebelumnya, terdapat substansi-substansi baru dalam Peraturan Menteri Keuangan NomorJDIH MARVES – Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI. 02. 3. Harga pengadaan kendaraan dinas. c) bahan bakar/oli. 12. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Peraturan ini mengatur tentang pemakaian kendaraan dinas, pengelolaan penggunaan BBM untuk kendaraan dinas, dan pemeliharaan kendaraan dinas. E/HK. Referensi Halaman ini terakhir diubah pada 24 Februari 2022, pukul 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK. Standar Biaya Masukan 2023 diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK. 15 tahun 2012 kendaraan dinas yangInformasi seputar Kepmen ESDM Tentang Harga Jual Eceran BBM Jenis Tertentu dan Khusus Penugasan bisa anda dapatkan di sini | migas. Sebelumnya, Asman menyatakan bahwa ia mengizinkan kendaraan dinas digunakan sebagai transportasi mudik Lebaran asalkan biaya bensin dan perawatan. Apabila menggunakan kendaraan pribadidapat dikonsultasikan dulu dengan PPKnya apakah diperkenankan atau tidak, jik diperkenankan maka dapat diganti biaya bahan bakarnya. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang Kepada PNS atas pemakaian kendaraan dinas. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM. Lihat foto. JAKARTA, KOMPAS. (2) Penggunaan Kendaraan Dinas hanya untuk kepentingan dinas. Kendaraan dinas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan. kendaraan roda dua. Pembulatan Gaji Pengeluaran yang dipergunakan/ditujukan untuk menampung perhitungan penjumlahan pemberian Gaji. 0. (4) Kendaraan dinas. TEMPO. Dalam peraturan tersebut, tercantum ketentuan untuk penggunaan. JAKARTA, KOMPAS. Modul ini diperuntukkan untuk mengawasi pemakaian BBM. com - Kendaraan dinas pemerintah ataupun BUMN seharusnya dilarang untuk mengisi BBM bersubsidi. kendaraan dinas pejabat pimpinan tinggi madya; c. penyediaan BBM; dan e. KETENTUAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK MELALUI PENYALUR . bersubsidi, dituangkan dalam Peraturan Menteri. Ia menegaskan, berdasarkan surat edaran (SE) yang diberikan Pertamina kepada Pemkot. Penambahan beberapa satuan biaya antara lain Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), sejalan dengan Inpres No 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagagi Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Melalui peraturan terbaru ini, kini mobil listrik bisa mendapatkan keistimewaan dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 0%. (8 ) Kendaraan Dinas Pool berupa kendaraan roda 2 (d ua), roda 4 (em pat), d an roda 6 (en am). Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas Kebersihan Kota Medan? c. g. Namun, sejumlah daerah ternyata tidak memasukkan. Kendaraan dinas diperbolehkan untuk transportasi mudik lebaran asalkan biaya bensin dan perawatan ditanggung sendiri. Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kepada jajarannya di pusat dan daerah. com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik akan melarang mobil dinas pegawai negeri sipil (PNS) memakai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baik jenis premium dan solar. 10. PAN/8/2005 tentang Pedoma Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja. "Kendaraan dinas operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas ijin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya," tulis Permenpan RB Nomor 87 Tahun 2005. Begini aturan menggunakan mobil dinas operasional. Pengalihan penggunaan kendaraan dinas dari kepala seksi UPT kepada stafnya sebagaimana yang Anda gambarkan tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tunduk pada prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Subbagian Tata Usaha. Untuk pembelian BBM di SPBU, kata Abdul Zaman, tidak lagi menggunakan kupon yang diberikan setiap minggu. Jamzuri, Jumat (8/33/2019). PER/87/M. T. Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan menyebutkan hal ini tidak lepas dari. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah. Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi: a. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam ber kendaraan dilokasi. (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan. • Merekomendasi beaya perawatan dan BBM kepada Kasubbag. terhadap penggunaan kendaraan dinas pada Dinas PU (Pekerjaan Umum) belum terlaksana secara baik dan maksimal. id) Suara. JAKARTA, KOMPAS. Namun, ada beberapa jenis kendaraan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak yang baru ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 PMK 141/PMK. com - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, pemerintah semestinya mendorong pengadaan mobil listrik untuk angkutan umum penumpang ketimbang mobil dinas pejabat. Peraturan Perundang-undangan. PPK menilai kewajaran biaya yang telah dikeluarkan tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan dinas tersebut diatas. dalam peraturan daerah kota Gorontalo nomor 17 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. id - Asisten II Bidang Perekonomian, Agus Budi Prasetyo mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak lagi memberikan subsidi BBM jenis Pertalite untuk pengguna motor dan mobil dinas yang berplat merah. Besarannya dimuat dalam lampiran halaman 35. 22 Tahun 2001 tentang Migas. 1. Selain itu diatur juga mengenai pemberian tanda nomor kendaraan, serta pembiayaan. oleh kendaraan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, membatasi konsumsi BBM bersubsidi jenis premium di Jawa-Bali secara bertahap mulai 1 April 2012. i. Apa Mobil yang Wajib MyPertamina? Aturan Baru Beli Solar dan Pertalite 1 Juli 2022 - Kendaraan truk tengah mengisi bahan bakar minyak atau BBM Subsidi di SPBU. MINERAL. 000 Ketapang 3. 61 tahun 1958, UU No. JAKARTA, KOMPAS. Kendaraan Perorangan Dinas b. Pengolah bertanggung jawab dalam hal kebenaran pemberian kunci mobil dinas, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kupon Bahan Bakar Minyak (BBM); 3. Download Standar Biaya Keluaran 2021. BANJARMASIN (1/7) -. Hal ini dikarenakan biaya transportasi anda sudah tercakup dalam biaya pemeliharaan kendaraan dinas, yang di dalamnya anda bisa minta uang pengganti bensin, servis, dll. 11. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata. 6797, jdih. dengan peraturan yang berlaku.